TOLAK PEMIPAAN GAS DARI BONTANG KE SEMARANG

   Diskusi minggu ke 5 tanggal 17 Juli 2010 yang di gelar di Mako (Markas Komando) Partai Gerindra Kalimantan Timur jl.Juanda Samarinda membahas rencana pemerintah pusat yang akan mengalirkan gas dari Bontang ke Semarang Jawa Tengah melalui pipa sepanjang 1.219 kilometer yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 15 Triliun.

   Rencana ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2004 namun hingga kini belum terealisasi karena mendapat tantangan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat Kalimantan Timur termasuk anggota DPRD Kaltim dan DPRD Kabupaten/Kota se Kaltim. Meskipun tender proyek ini sudah dimenangkan oleh PT Bakrie & Brother dan mestinya telah dimulai pengerjaannyasejak akhir 2007 lalu. 

   Penolakan berbagai elemen masyarakat Kalimantan Timur disebabkan berbagai alasan. Sebut saja ancaman pengangguran terhadap ribuan karyawan langsung PT.Badak yang menjadi perusahaan pengelola gas yang ada di wilayah tersebut yang berjumlah sekitar 1.800 orang. Belum lagi sekitar 2.600 orang lainnya yang merupakan pekerja kontrak juga akan terancam menjadi pengangguran jika proyek pemipaan tersebut dilaksanakan.

       Mengutip pernyataan Ketua DPRD Kukar Bahtiar Effendi,yang kala itu masih menjabat bahwa jika proyek tersebut jadi dilaksanakan maka akan mengurangi pendapatan Kaltim dari sektor migas. Kaltim akan kehilangan bagi hasil dari sektor migas lebih dari 3 Trilyun dan Kutai Kartanegara sendiri akan kehilangan 1,8 Trilyun dari pendapatan bagi hasil.

        Untuk diketahui, PT Badak adalah perusahaan penghasil LNG (Liquid Natural Gas) terbesar di Indonesia dan di dunia. Perusahaan ini memiliki 8 process train (A – H) yang mampu menghasilkan 22,5 Mtpa LNG (juta metrik ton LNG per tahun). PT Badak merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Bontang. Nilainya mencapai Rp30 triliun per tahun.

   Sebanyak 55 persen saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Pertamina, VICO Indonesia 20 persen, Japan Indonesia LNG Co (JILCO) 15 persen, dan sisanya 15 oleh Total E&P Indonesie. 

  Terlepas dari pengaruh negatif yang ditimbulkan secara sosial ekonomi terhadap Kaltim jika proyek ini betul-betul dilaksanakan ,yang patut dicermati sebenarnya dari rencana megaproyek ini adalah mengapa isu ini selalu mencuat ke permukaan ketika menjelang pemilihan kepala daerah di Bontang. Tidakkah isu ini sengaja dihembuskan hanya untuk meraih simpati masyarakat Bontang agar kelak kandidat yang diusung oleh Partai Golkar yang notabene menjadi penguasa di daerah tersebut saat ini bisa mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2010.

  Karena secara kasat mata, benang merah antara PT.Bakrie & Brother yang memenangkan tender proyek tersebut adalah milik pengusaha Aburizal Bakrie yang saat ini menjadi ketua umum Partai Golkar. Sementara walikota Bontang saat ini adalah Ketua DPD II Golkar Bontang yang pada priode ini akan menyelesaikan masa bhaktinya untuk yang kedua kalinya sebagai walikota Bontang namun kemudian mendorong istrinya Hj.Neni Moernaeni yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang untuk maju bertarung untuk memperebutkan kursi walikota Bontang yang sebentar lagi akan ditingggalkannya.

  Sebagai pekerja politik yang tergabung dalam partai papan tengah seperti Gerindra, isu pemipaan gas ini mestinya tidak boleh dilihat hanya dari sudut pandang perekonomian, namun lebih kepada persoalan politik. Jangan sampai kita ikut menari dalam tabuhan gendang rival politik tanpa menyadari ke mana arah tarian tersebut.Apa lagi di Bontang saat ini, ada 2 kursi keterwakilan Partai Gerindra di sana sudah seyogianya bisa mencermati dengan seksama setiap pergeseran konstelasi politik di kalangan elit-elit politik dan masyarakat terkait isu-isu yang berkembang.

   Meskipun diskusi hari Sabtu 17 Juli 2010 itu nampaknya kurang greget karena kurangnya informasi terkait rencana pemipaan tersebut, namun forum diskusi yang dihadiri oleh 18 orang tersebut tetap menghasilkan 3 butir saran :

   

1.Menolak secara tegas rencana pemipaan gas dari Bontang  ke Semarang

2.Meminta kepada DPP untuk membantu menginventarisasi data  terkait rencana pemipaan gas dari Bontang ke Semarang.

3.Meminta kepada DPP untuk mem back up DPD Gerindra Kaltim dalam penolakan  rencana pemipaan gas Bontang ke Semarang.(By :Lukman)

PLTU TANJUNG BATU KEKURANGAN PASOKAN BATUBARA

         PLTU Tanjung Batu tiba-tiba kekurangan energi yang begitu besar, karena pasokan energi dari Pembangkit milik PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) mendadak terhenti, akibat habisnnya bahan baku batu bara untuk membangkitkan pembangkit listrik  2X25 Megawatt milik PT CFK.
         Akibatnya,, pelanggan PLN di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara hingga Melak tidak terlayani aliran listrik.-Sejak pukul 02.00 wita dini hari, 3 kota di Kaltim gelap gulita, akibat terganggunya suplai energi dari sektor Mahakam di Tanjung Batu Kutai Kartanegara.
       PLTU Tanjung Batu memiliki turbin pembangkit yakni 4X20 Mega Watt milik PLN, menggunakan tenaga uap dan 2X25 Megwa Watt milik PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) milik swasta, dengan tenaga batu bara.
Asisten Manajer Niaga PT PLN Persero Cabang Samarinda, Robby Yohanizar kepada wartawan dikantornya Jl Gadjah Mada Samarinda, Jumat (19/3)  mengatakan bahwa padamnya aliran energi ke 3 kota di Kaltim akibat tidak tersedianya batu bara mensuplai pembangkit berkapasitas 2x25 Megawatts (MW) milik PT CFK.
      Akibatnya, kata dia, aliran listrik ratusan ribu pelanggan PLN di Kota Balikpapan,Samarinda dan Tenggarong yang berada dalam Sistem Mahakam, Jumat (19/3/2010) padam total. Pemadaman total ketiga kota terjadi sejak pukul 02.00 wita dini hari. (POSKOTA KALTIM)
     Kejadian ini mengundang keprihatinan jajaran pengurus Partai Gerindra termasuk fungsionaris Partai Gerindra yang duduk di DPRD Kaltim H.Saifuddin DJ yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, untuk mencarikan solusi. Maka melalui Fodium Gerindra Kaltim yang baru saja dibentuk (19/6) persoalan inipun dibahas secara serius pada diskusi (26/6). Hasilnya beberapa saran yang kemudian disampaikan kepada Ketua Partai Gerindra Kaltim yang selanjutnya ditindak lanjuti di DPRD Kaltim melalui Komisi III yang membidangi masalah kelistrikan. 
Berikut saran-saran tersebut :

1. Tinjau ulang kebijakan pemerintah terkait Perusda Pertambangan Kaltim
2. Restrukturisasi Mesin PLT Tanjung  Batu ditinjau ulang terkait kondisi mesin, dan kapasitas terpasang untuk memenuhi kebutuhan listrik Kaltim.
3. Komisi III DPRD Kaltim mengundang Perusda Pertambangan untuk melakukan hearing terkait mekanisme penyaluran batubara ke PLT Tanjung Batu sekaligus untuk meminta informasi kongkrit keterkaitan antara Perusda Pertambangan dengan PLT Tanjung Batu.(TIM FODIUM GERINDRA KALTIM)